TERNATE-DPD I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Maluku
Utara tetap optimis, meskipun ketua umumnya, Setya Novanto tersandung
kasus e-KTP. “Golkar Malut tetap eksis pada pemilihan gubernur dan wakil
gubernur 2018 mendatang,” kata Sekretaris DPD I Partai Golkar, Hamid
Usman kepada wartawan, Kamis (27/4.
Dikatakan, konstalasi politik nasional yang melanda partai Golkar atas dugaan keterlibatan Ketum Golkar dalam kasus e-KTP, tidak akan mempengaruhi eksistensi partai Golkar di Maluku Utara. “Saya pikir itu tidak akan berpengaruh, baik kasus e-KTP maupun kekalahan partai Golkar di Pilkada DKI Jakarta,” kata Hamid.
Menurut Hamid, dalam surat dakwaannya, terdakwa Irman dan Sugiharto menyebutkan Novanto saksi 'istimewa'. Novanto dianggap terlibat dalam penggiringan anggaran untuk proyek e-KTP senilai Rp5,8 triliun di DPR. “Bagi kita kasus tersebut tidak berpengaruh secara institusi partai Golkar, karena pada rapat konsultasi nasional DPP Partai Golkar dengan seluruh jajaran DPD di Jakarta pertengahan April lalu,” ujarnya.
Hamid mengatakan, Ketum Golkar telah mengaku tidak akan melibatkan partai Golkar dalam kasus yang dihadapinya saat ini. “Rapat konsultasi Nasional, ketua umum sudah menyatakan dengan tegas tidak akan melibatkan partai Golkar dalam kasusnya, ketum akan hadapi sendiri kasus yang saat ini melibatkan dirinya,” papar Hamid.
Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan, Nurdin Halid menegaskan bahwa partai tersebut tak akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), karena Ketum Golkar, Setya Novanto, saat ini terjerat kasus korupsi e-KTP. Nurdin juga memastikan bahwa tak ada masalah di tubuh Golkar.
"Enggak ada Munaslub, enggak ada. Jadi inilah karena ada suara-suara di media yang tidak sesuai dengan kenyataan, seolah-olah di Golkar ini ada masalah. Nah makanya DPD 1 itu berkumpul, mau menyatakan bahwa di Golkar itu tidak ada masalah," ujar Nurdin usai pertemuan dengan perwakilan DPD I dan II di Hotel Sultan, Jakarta sebagaimana dikutip dari Republika, Kamis (27/4).
Dalam pertemuan malam itu, seluruh ketua DPD hadir. Beberapa di antaranya bahkan hanya mengirimkan wakilnya, karena ketua DPD di daerah tersebut berhalangan hadir. Untuk diketahui, perwakilan DPD I dan II yang hadir malam ini berasal dari Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, kepulauan Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jogja, jateng, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, kaltara, sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Sultra, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua barat, Papua.
"Itu apa namanya soal teknis saja, ada kesibukan. Misalnya Jawa barat, hanya wakilnya (yang datang) karena pimpin Rapimda. Tadi ketum ke sana, jadi ketum tidak hadir di pertemuan ini. Kita yang ngundang untuk menerima hasil kesepakatan dari DPD 1," jelas Nurdin yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Golkar ini.
Nurdin menegaskan bahwa pertemuan yang diprakarsai oleh forum silaturahmi DPD 1 se-Indonesia malam ini tak digelar secara mendadak, meski yang mengundang bukan DPP. Pertemuan malam ini dimaksudkan untuk menyikapi sejumlah isu yang datang dari luar partai. Dia memastikan, saat ini Golkar masih solid.
"Sangat solid. Nah ini yang ditunjukkan oleh DPD 1 karena DPD 1 sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang berhak menentukan Munas atau tidak Munas itu DPD 1. Tidak ada satupun DPD yang minta adanya Munaslub, tidak ada satupun," kata dia.
Dia juga membantah bahwa kasus korupsi e-KTP yang saat ini tengah menjerat ketum Golkar, Setya Novanto, menimbulkan gejolak dalam tubuh partai.
"Bukan, itu proses hukum biasa. Kan pencekalan itu hanya bagian untuk memperlancar pemeriksaan kan gitu, dan ketua umum itu taat asas, sangat patuh dengan hukum gitu, dan pencekalan itu bukan status seseorang tersangka atau tidak tersangka, bukan. Itu hanya bagian dari proses hukum untuk memperlancar pemeriksaan," kata Nurdin. "Golkar sangat mendukung langkah-langkah KPK untuk menegakkan hukum," sambungnya.
Dalam pertemuan tersebut, juga disepakati beberapa hal, yang dirumuskan dalam beberapa poin, antara lain: 1. Memberikan dukungan sepenuhnya kepada kepemimpinan partai Golkar hasil Munaslub 2016 dibawah kepemimpinan komando Setya Novanto. 2. Memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintahan Jokowi-JK melalui pelaksanaan program-program yang bermanfaat dan dapat dirasakan oleh rakyat.
3. Mereka DPD 1 partai Golkar se-Indonesia siap bekerja keras memenangi Pilkada 2018 di atas 60 persen. 4. DPD I provinsi se-Indonesia menyatakan siap mengambil langkah-langkah dan bekerja keras memenangi presiden Jokowi dalam Pilpres 2019. 5. Mengimbau kepada seluruh anggota partai Golkar supaya solid dan siapa yang tidak solid berlaku PO partai nomor 7 tentang disiplin organisasi. (rdx/jun)
Dikatakan, konstalasi politik nasional yang melanda partai Golkar atas dugaan keterlibatan Ketum Golkar dalam kasus e-KTP, tidak akan mempengaruhi eksistensi partai Golkar di Maluku Utara. “Saya pikir itu tidak akan berpengaruh, baik kasus e-KTP maupun kekalahan partai Golkar di Pilkada DKI Jakarta,” kata Hamid.
Menurut Hamid, dalam surat dakwaannya, terdakwa Irman dan Sugiharto menyebutkan Novanto saksi 'istimewa'. Novanto dianggap terlibat dalam penggiringan anggaran untuk proyek e-KTP senilai Rp5,8 triliun di DPR. “Bagi kita kasus tersebut tidak berpengaruh secara institusi partai Golkar, karena pada rapat konsultasi nasional DPP Partai Golkar dengan seluruh jajaran DPD di Jakarta pertengahan April lalu,” ujarnya.
Hamid mengatakan, Ketum Golkar telah mengaku tidak akan melibatkan partai Golkar dalam kasus yang dihadapinya saat ini. “Rapat konsultasi Nasional, ketua umum sudah menyatakan dengan tegas tidak akan melibatkan partai Golkar dalam kasusnya, ketum akan hadapi sendiri kasus yang saat ini melibatkan dirinya,” papar Hamid.
Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan, Nurdin Halid menegaskan bahwa partai tersebut tak akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), karena Ketum Golkar, Setya Novanto, saat ini terjerat kasus korupsi e-KTP. Nurdin juga memastikan bahwa tak ada masalah di tubuh Golkar.
"Enggak ada Munaslub, enggak ada. Jadi inilah karena ada suara-suara di media yang tidak sesuai dengan kenyataan, seolah-olah di Golkar ini ada masalah. Nah makanya DPD 1 itu berkumpul, mau menyatakan bahwa di Golkar itu tidak ada masalah," ujar Nurdin usai pertemuan dengan perwakilan DPD I dan II di Hotel Sultan, Jakarta sebagaimana dikutip dari Republika, Kamis (27/4).
Dalam pertemuan malam itu, seluruh ketua DPD hadir. Beberapa di antaranya bahkan hanya mengirimkan wakilnya, karena ketua DPD di daerah tersebut berhalangan hadir. Untuk diketahui, perwakilan DPD I dan II yang hadir malam ini berasal dari Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, kepulauan Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jogja, jateng, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, kaltara, sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Sultra, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua barat, Papua.
"Itu apa namanya soal teknis saja, ada kesibukan. Misalnya Jawa barat, hanya wakilnya (yang datang) karena pimpin Rapimda. Tadi ketum ke sana, jadi ketum tidak hadir di pertemuan ini. Kita yang ngundang untuk menerima hasil kesepakatan dari DPD 1," jelas Nurdin yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Golkar ini.
Nurdin menegaskan bahwa pertemuan yang diprakarsai oleh forum silaturahmi DPD 1 se-Indonesia malam ini tak digelar secara mendadak, meski yang mengundang bukan DPP. Pertemuan malam ini dimaksudkan untuk menyikapi sejumlah isu yang datang dari luar partai. Dia memastikan, saat ini Golkar masih solid.
"Sangat solid. Nah ini yang ditunjukkan oleh DPD 1 karena DPD 1 sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang berhak menentukan Munas atau tidak Munas itu DPD 1. Tidak ada satupun DPD yang minta adanya Munaslub, tidak ada satupun," kata dia.
Dia juga membantah bahwa kasus korupsi e-KTP yang saat ini tengah menjerat ketum Golkar, Setya Novanto, menimbulkan gejolak dalam tubuh partai.
"Bukan, itu proses hukum biasa. Kan pencekalan itu hanya bagian untuk memperlancar pemeriksaan kan gitu, dan ketua umum itu taat asas, sangat patuh dengan hukum gitu, dan pencekalan itu bukan status seseorang tersangka atau tidak tersangka, bukan. Itu hanya bagian dari proses hukum untuk memperlancar pemeriksaan," kata Nurdin. "Golkar sangat mendukung langkah-langkah KPK untuk menegakkan hukum," sambungnya.
Dalam pertemuan tersebut, juga disepakati beberapa hal, yang dirumuskan dalam beberapa poin, antara lain: 1. Memberikan dukungan sepenuhnya kepada kepemimpinan partai Golkar hasil Munaslub 2016 dibawah kepemimpinan komando Setya Novanto. 2. Memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintahan Jokowi-JK melalui pelaksanaan program-program yang bermanfaat dan dapat dirasakan oleh rakyat.
3. Mereka DPD 1 partai Golkar se-Indonesia siap bekerja keras memenangi Pilkada 2018 di atas 60 persen. 4. DPD I provinsi se-Indonesia menyatakan siap mengambil langkah-langkah dan bekerja keras memenangi presiden Jokowi dalam Pilpres 2019. 5. Mengimbau kepada seluruh anggota partai Golkar supaya solid dan siapa yang tidak solid berlaku PO partai nomor 7 tentang disiplin organisasi. (rdx/jun)