LABUHA-Aksi demo ratusan massa berbagai elemen mahasiswa bersama
warga komplek Habibi Labuha di kantor Bupati Halsel, Kamis (27/4)
ricuh. Kericuhan dipicu massa aksi membakar ban bekas di pintu masuk
Halamanan Kantor Bupati sebagai bentuk kekecewaan terhadap Pemda
Halsel enggan menemui setelah beberapa jam berorasi. Sejumlah personil
satpol PP dikerahkan mengamankan aksi, berupaya mencegah dan memadamkan
api, namun mendapat perlawanan massa aksi sehingga terjadi bentrok.
Saling dorong dan jotos antara massa aksi dengan satpol PP pun terjadi. Beruntung segera dilerai oleh massa aksi yang lain dan dimediasi aparat kepolisian sehingga kericuhan pun dapat diredam.
Dalam orasinya, massa aksi menolak rencana Pemda menggusur rumah warga di komplek Habibi. Menurut mereka, kebijakan Pemda Halsel dibawah kepemimpinan Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim rencana penggusuran rumah warga di Komplek Habibi sangat tidak berpihak kepada rakyat. "Warga yang rumahnya masuk daftar gusur ternyata namanya tidak masuk dalam daftar penerima bantuan perumahan yang akan ditempati warga Habibi yang direlokasi," ujar salah satu Orator.
Selain itu, perumahan yang dibangunan belum ada fasilitas seperti air bersih, akses jalan dan sebagainya. Sudah begitu ada warga yang berhak tapi tidak dapat. Justru warga yang tidak berhak dan berdomisili diluar kompleks Habibi diberikan, bahkan ada PNS yang juga dapat. Setelah berorasi beberapa jam, perwakilan aksi diterima hearing oleh staf Ahli Bupati, Yusun Taudin yang menjanjikan akan menfasilitasi pertemuan warga Habibi dengan SKPD terkait untuk menyelesaikannya. Usai hearing, massa aksi membukarkan diri dengan tertib. (one)
Saling dorong dan jotos antara massa aksi dengan satpol PP pun terjadi. Beruntung segera dilerai oleh massa aksi yang lain dan dimediasi aparat kepolisian sehingga kericuhan pun dapat diredam.
Dalam orasinya, massa aksi menolak rencana Pemda menggusur rumah warga di komplek Habibi. Menurut mereka, kebijakan Pemda Halsel dibawah kepemimpinan Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim rencana penggusuran rumah warga di Komplek Habibi sangat tidak berpihak kepada rakyat. "Warga yang rumahnya masuk daftar gusur ternyata namanya tidak masuk dalam daftar penerima bantuan perumahan yang akan ditempati warga Habibi yang direlokasi," ujar salah satu Orator.
Selain itu, perumahan yang dibangunan belum ada fasilitas seperti air bersih, akses jalan dan sebagainya. Sudah begitu ada warga yang berhak tapi tidak dapat. Justru warga yang tidak berhak dan berdomisili diluar kompleks Habibi diberikan, bahkan ada PNS yang juga dapat. Setelah berorasi beberapa jam, perwakilan aksi diterima hearing oleh staf Ahli Bupati, Yusun Taudin yang menjanjikan akan menfasilitasi pertemuan warga Habibi dengan SKPD terkait untuk menyelesaikannya. Usai hearing, massa aksi membukarkan diri dengan tertib. (one)